vietnam

Vietnam, dengan nama resmi Republik Sosialis Vietnam, adalah sebuah negara di asia tenggara barat . Vietnam berbatasan dengan tiongkok di sebelah utara, laos di barat laut, kamboja di barat daya, dan dengan laut Tiongkok selatan di timur. Di Vietnam, Laut Tiongkok Selatan disebut Laut Timur.

Di Vietnam ada 84 juta orang yang tinggal di sana. Vietnam masuk dalam kelompok ekonomi "next eleven". PDB perkapita Vietnam tumbuh 8,17% pada tahun 2006, ini termasuk cepat di Asia Timur dan Asia Tenggara. Pada akhir tahun 2007, menteri keuangan Vietnam memaparkan kenaikan PDB per kapita Vietnam menyentuh 8,44%, yakni yang tertinggi dalam satu dasawarsa terakhir.

Vietnam kini sudah semakin maju dalam beberapa bidang perdagangan bahkan telah mengalahkan Indonesia kecuali dalam komoditas karet.

Hal tersebut didasarkan pada nilai perdagangan RI dan Vietnam dalam enam bulan pertama tahun 2018.

E-government vietnam

Lanskap pemerintahan digital Vietnam berada di peringkat 86 dari 193 negara pada tahun 2022. Pada bulan Januari 2023, Kementerian Informasi dan Komunikasi merilis targetnya agar Vietnam menjadi salah satu dari 50 negara teratas pada tahun 2025. Para pemimpin Vietnam menganggap e-government sebagai obat mujarab untuk mengatasi korupsi yang menghambat ambisi Hanoi untuk menjadi macan ekonomi regional.

Peralihan dari skandal korupsi di tingkat pusat yang disorot sebagai bagian dari kampanye ‘tungku yang menyala-nyala’ memperlihatkan gambaran pencurian kecil-kecilan dan uang cepat yang merajalela dalam sistem. Baik bisnis domestik maupun asing rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh otoritas lokal yang sering kali menuntut ‘biaya informal’ sebagai imbalan atas kelancaran layanan, yang terkadang hanya berupa pendaftaran bisnis. Ketika Vietnam berupaya memperkuat posisinya sebagai negara tujuan yang aman dan menarik bagi investor asing, e-Government dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mengurangi korupsi.

Salah satu pilar utama pengembangan e-Government di Vietnam adalah penyediaan layanan publik digital melalui platform seperti portal nasional untuk layanan publik. Platform ini menawarkan 31 persen layanan publik pada digitalisasi level 4, yang memungkinkan dunia usaha dan individu untuk mengajukan dokumen resmi secara online, mengintegrasikannya ke dalam database, melakukan pembayaran nirsentuh, dan menerima tanggapan virtual dari lembaga pemerintah. Transaksi yang biasanya terjadi antara elit lokal dan dunia usaha kini terintegrasi secara digital ke dalam portal nasional, sehingga mengurangi peluang korupsi.

Vietnam bertujuan untuk menjadi negara industri maju pada tahun 2045 dan memandang ekonomi digital sebagai model pertumbuhan yang ideal untuk mencapai tujuan ini. Mengembangkan sistem e-Government yang terstruktur dengan baik sangat penting dalam upaya ini. Pengembangan e-Government memberikan insentif dan mekanisme bagi perusahaan untuk menerapkan digitalisasi dalam model bisnis mereka.

Pada saat yang sama, pengembangan e-Government sangat diperlukan untuk membangun mekanisme hukum dan infrastruktur yang memungkinkan dan mengatur sistem e-commerce, keuangan digital, dan perbankan digital yang merupakan bagian integral dari ekonomi digital. Misalnya, Kementerian Keamanan Publik sedang mengembangkan basis data warga negara untuk memenuhi kebutuhan sistem verifikasi identitas.

Partai Komunis Vietnam (CPV) mempunyai insentif politik yang mendorong proyek e-Government mereka yang ambisius. Pemerintah menganggap e-Government sebagai langkah penting menuju reformasi sistem birokrasi yang rumit, karena digitalisasi penyediaan layanan publik diperkirakan akan memotong anggaran administrasi sebesar VND 8,5 miliar (sekitar US$360.000) per tahun.

CPV juga menganggap e-Government penting untuk meningkatkan pengawasan. Hal ini terlihat dari kampanye nasional untuk mengganti KTP lama dengan yang berbasis chip, yang menghasilkan database kependudukan nasional. Selain struktur pengawasan yang lebih efisien, e-Government mewakili keinginan mendalam CPV untuk memperkuat legitimasinya dan memobilisasi dukungan publik yang lebih besar.

Korupsi bukan hanya persoalan ekonomi bagi pimpinan partai namun juga krisis legitimasi yang mencemari citra CPV di mata publik. Untuk memberantas korupsi secara efektif, memulihkan kepercayaan terhadap sistem sangatlah penting. Pengembangan e-Government dirancang sebagai penawar moral yang menggambarkan rezim sebagai garda depan etika birokrasi.

E-Government dapat memfasilitasi keterlibatan masyarakat dengan menawarkan sebuah platform bagi warga negara untuk menyampaikan keprihatinannya dan meminta pertanggungjawaban anggota partai. Misalnya, sistem umpan balik instan di portal layanan publik nasional memungkinkan siapa pun melaporkan interaksi mereka dengan sistem birokrasi dan menerima balasan cepat. Sebagian besar umpan balik pengguna menyebutkan perilaku dan prosedur di tingkat pemerintah daerah yang menyiratkan korupsi, seperti memperpanjang waktu pemrosesan dokumen atau memberikan instruksi yang membingungkan.

Pengembangan e-Government di Vietnam masih menghadapi tantangan, termasuk kekurangan sumber daya manusia yang diperlukan untuk keberhasilan penerapan e-Government. Meskipun pemerintah pusat berupaya untuk menyelenggarakan pelatihan mengenai kemampuan TIK, hasil yang diperoleh tidak terlalu besar, terutama di tingkat daerah di mana beberapa staf masih menolak digitalisasi. Birokrasi daerah juga menolak e-Government karena takut kehilangan harta karun mereka akibat korupsi kecil-kecilan.

Mengingat adanya insentif ekonomi dan politik, upaya pembangunan e-Government kemungkinan besar akan dipusatkan di pusat-pusat perkotaan dan pusat-pusat investasi asing. Ruang-ruang ini menjadi tuan rumah bagi kelas menengah yang jumlahnya terus meningkat, yang memegang pengaruh terbesar dalam struktur ekonomi dan opini publik. Sayangnya, tren distributif seperti ini mungkin akan memperburuk kesenjangan yang sudah ada.

Akses terhadap layanan e-Government telah menjadi tantangan bagi banyak kelompok, termasuk mereka yang bahasa ibunya bukan bahasa Vietnam, penyandang disabilitas atau tingkat melek huruf yang rendah, dan masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat pedesaan.

HA LO BAY VIETNAM 

Diakui oleh UNESCO dua kali sebagai Situs Warisan Dunia, Teluk Halong adalah salah satu tujuan wisata terkemuka di Vietnam bagi wisatawan domestik dan asing dengan perpaduan fantastis antara keindahan alam murni dan suasana kota yang meriah.

Teluk Halong memiliki kompleks pulau kapur yang terletak di Teluk Tonkin, di kota Halong, provinsi Quang Ninh, yang berjarak sekitar 170 km dari Hanoi. Teluk Halong dikelilingi oleh Teluk Bai Tu Long di Timur Laut, Kepulauan Cat Ba, dan Teluk Lan Ha di Selatan dan Timur. Untuk merencanakan perjalanan Anda dengan bijak dan menakjubkan, lihat panduan ini untuk mendapatkan semua informasi yang harus dimiliki untuk perjalanan mendatang ke “negeri naga yang turun".

Ha Long Bay adalah salah satu peninggalan alam yang keindahannya tidak termakan waktu. Teluk dengan ribuan pulau maha indah yang tersebar di Vietnam utara ini menyajikan hamparan pemandangan alam yang nggak akan kamu temui di tempat lain.

Ha Long Bay merupakan gugusan pulau batuan kapur, yang tentu saja tidak berpenghuni sama sekali. Namun kamu akan terhipnotis dengan keindahan alami yang ditawarkan oleh Vietnam yang satu ini.

Selain memamerkan lautan biru tosca yang elok dan juga pulau-pulau serta goa-goa yang membangkitkan jiwa petualang, Ha Long Bay menjadi rumah bagi banyak flora dan fauna endemik.